Pemko & Pendamping PKH Diminta Validasi Warga Terdaftar DTKS
Medan - Anggota DPRD Medan Sukamto SE minta Pemko Medan melalui pihak Kelurahan agar memvalidasi data warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Melalui operator Kelurahan kiranya bekerjasama dengan tenaga pendamping Penerima Keluarga Harapan (PKH) melakukan verifikasi ulang supaya Bansos tepat sasaran.
“Banyak warga yang tergolong mampu ekonominya tetapi masih mendapat Bansos. Sementara masih banyak warga miskin tidak mendapat bantuan. Intinya bantuan penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran,” ujar Sukamto.
Untuk itu, kata Sukamto asal politisi PAN itu agar Pemko Medan segera melakukan pendataan ulang. “Segera keluarkan warga kaya dari DTKS dan masukkan yang paling miskin. Jika hal itu dilakukan maka bantuan akan tepat sasaran dan kemiskinan segera teratasi,” ungkap Sukamto.
Sukamto menyebutkan, setiap melakukan Sosper sangat banyak menerima keluhan dari masyarakat miskin belum pernah mendapat Bansos. Sementara warga yang lebih kaya selalu mendapat berbagai jenis bantuan.
“Akhirnya warga menuding oknum Kepling melakukan pilih kasih mendaftarkan warganya sebagai penerima manfaat,” tuturnya. (ali)
Posting Komentar