Soal Tarif Sampah Naik 500 Persen, Pansus Ranperda Retribusi Daerah Ajukan Revisi Perda No1/2024
 |
| Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau petugas kebersihan mengangkut sampah beberapa waktu lalu. |
Medan - DPRD Medan akan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2024 terkait retribusi sampah naik 500 persen.
"Kita akan ajukan revisi perda minggu depan. Tadi sudah bicara dengan ketua DPRD," kata Ketua Panitia Khusus Ranperda Retribusi Daerah Afif Abdillah saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (28/4).
Afif Abdillah juga akan mendorong Bapemperda DPRD Medan guna percepatan pembahasan mengenai perda pajak, termasuk besaran tarif retribusi sampah yang belakangan mendapat penolakan di tengah-tengah masyarakat agar dilakukan revisi.
Namun Afif terlebih dahulu mengklarifikasi sebelum adanya anggapan bahwa pansus dinilai tidak peka soal kenaikkan retribusi sampah sampai 500 persen yang tertera dalam pengajuan draf ranperda pajak yang dilakukan pihak eksekutif (Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan) .
"Semua kajian mengenai tarif kemarin (diajukan) dari dinas terkait. Sebagai informasi, di antara sekian banyak permintaan dari legislatif untuk dimasukkan ke dalam perda, hanya 1 yang masuk yaitu keringanan sampai dengan pembebasan PBB untuk masyarakat miskin. Selain itu semuanya (terkait pajak dan retribusi) berdasarkan pengajuan dari dinas-dinas terkait," tandas Ketua Partai NasDem Kota Medan ini yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD Medan pada Pemilu Legislatif 2024 kemarin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Muhammad Husni merespon positif jika terjadi penolakan-penolakan di masyarakat terkait besaran tarif retribusi sampah 500 persen.
"Sebenarnya itu bagus. Makin banyak masyarakat yang menolak (besaran tarif sampah) tentu menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif dan legislatif," kata Muhammad Husni saat, Jumat malam (26/4).
Menurut Husni, besaran tarif retribusi sampah di Kota Medan sebelum disahkan dalam Perda Nomor 1 tahun 2024 sudah melalui berbagai proses tahapan dan tentu saja sudah melalui kajian-kajian.
"Lalu draf perda itu dibawa ke legislatif. Nah, seharusnya pihak legislatif juga perlu melakukan kajian-kajian soal dampak yang bakal terjadi di masyarakat soal kenaikkan tarif retribusi sampah yang sudah tertera di dalam draf perda (rancangan perda) itu sendiri. Bukan lantas main sahkan," kilah Husni.
Bagi DLH, kata Husni, implementasi penerapan kenaikkan retribusi sampah rumah tangga mengacu kepada Perda No 1 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 5 Januari 2024.
"Di perda itu sudah dijelaskan adanya kenaikkan retribusi sampah rumah tangga. Dalam perda itu sudah memuat tarif yang berlaku yang sudah menjadi produk hukum. Ini substansinya sehingga kita menerapkan perda itu," kata Husni.
Husni juga meluruskan anggapan bahwa perda belum bisa diterapkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai petunjuk teknis (juknis) penerapan perda itu sendiri.
"Perwal dibutuhkan apabila tarif (retribusi sampah rumah tangga-red) belum ditetapkan. Tapi di perda kita sudah ada tarif yang ditetapkan," kilahnya.
Soal kenaikkan retribusi sampah rumah tangga hampir 500 persen dianggap 'mempelorotkan' citra Wali Kota Medan, Husni menjawab diplomasi.
"Ini produk hukum eksekutif (Pemko Medan) dan legislatif (DPRD Medan). Sebelum perda disahkan, kan terlebih dahulu ada kajian-kajian. Tentunya sudah ada koordinasi (ke Wali Kota). Jadi substansinya dulu didudukkan, mas," balasnya.
Dalam perjalanan penerapan perda, kata Husni, mungkin saja terjadi penolakan-penolakan di masyarakat. Bisa saja penolakan itu diajukan ke legislatif atau pun eksekutif.
"Tentu ini bisa saja menjadi pertimbangan-pertimbangan (merevisi perda). Itu masalah lain. Tapi untuk saat ini kita jalankan dulu perda itu. Karena ini kan sudah menjadi produk hukum yang harus kami jalankan. Substansinya seperti itu," katanya.(ali)
Posting Komentar