Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disahkan, Fraksi PDIP DPRD Medan Minta Sinkronkan Data PPJ

AdminSatu Senin, Desember 04, 2023 0

Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan, Edward Hutabarat saat menyampaikan tanggapqn Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Perda Pemko Medan di ruang paripurna gedung DPRD Medan, Senin (4/12).

Medan - Pimpinan DPRD Medan bersama Walikota Medan  telah menandatangani keputusan bersama persetujuan pengesahan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Perda Pemko Medan di ruang paripurna gedung DPRD Medan, Senin (4/12). Pengambilan keputusan dilakukan setelah 8 Fraksi di DPRD Medan menerima dan menyetujui Ranperda menjadi Perda dalam rapat paripurna. 

Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan, Edward Hutabarat menyampaikan saran dan pendapat terkait Perda. Kepada Badan Pendapatan (Bapenda) daerah Kota Medan untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada

Wajib pajak dan wajib retribusi. Hal itu guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusinya.

Masih dalam memaksimalkan penerapan Perda, Edward Hutabarat menambahkan, agar benar benar mempersiapkan kemampuan dan kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatir Sipil Negara (ASN) yang bertugas. Sehingga, dengan adanya pengalihan pengelolaan opsen Pajak Pokok Kendaran Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang selama ini dikelola pemerintah

Provinsi tidak mengalami kendala dengan diberlakukannya Perda baru.

Selain itu tambah Edward Hutabarat yang saat ini caleg DPRD Medan No Urut 2 dapil I (Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah) Fraksi PDI P DPRD Kota Medan minta Pemko Medan nantinya segera menerbitkan Perwal sebagai turunan Perda. Sehingga, badan keuangan daerah Kota Medan dapat segera melakukan sosialisasi dan penerapan Perda

Januari 2024 mendatang seiring amanat UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, Edward Hutabarat menyoroti terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak yang memiliki porsi besar dalam rasio PAD. Namun sampai saat ini masih sering data PPJ  di Bapenda dalam  menghitung nilai pajak tidak sinkron dengan data yang dimiliki pihak PT PLN  Cabang Medan sehingga berpotensi kebocoran.

Untuk itu, supaya dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga pajak PPJ yang dibebankan kepada warga masyarakat dapat disetorkan keseluruhan  ke kas daerah Kota Medan. (ali)