Dewan Minta OPD Lemah Gali PAD di Evaluasi
Medan - Fraksi Gerindra DPRD Medan desak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan agar berinovasi menggali potensi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, Fraksi Gerinda mengingatkan pimpinan OPD bekerja sesuai tufoksi dan bila terbukti lambat tidak mampu mewujudkan visi misi Walikota Medan M Bobby Afif Nasution sebaiknya diganti saja.
Harapan dan penekanan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST saat membacakan pemandangan umum Fraksi DPRD Medan terhadap nota pengantar Walikota atas Ranperda Kota Medan tentang R APBD Kota Medan 2023 saat rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (17/10).
Menurut Haris Kelana, selama ini kinerja OPD masih belum maksimal. Untuk itu, Fraksi Gerindra menghimbau Walikota Medan agar jangan membiarkan kembali pos pos yang rendah rendah pendapatannya. Namun perlu dilakukan upaya peningkatan PAD dari sektor pajak reklame, IMB dan parkir yang selama ini dinilai belum maksimal.
Untuk itu, Fraksi Gerindra berharap kepada Walikota Medan agar mengevaluasi pos-pos yang rendah capaian PAD nya. Begitu juga bagi pimpinan OPD yang tidak serius mengelola potensi PAD agar segera dievaluasi.
Dilain pihak, Fraksi Gerindra menyebut terkait adanya sekitar 331.000 orang warga Kota Medan yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan akibat dampak pandemi Covid-19 supaya menjadi perhatian Pemko Medan. Untuk itu, Fraksi Gerindra minta Pemko Medan agar menyurati pihak BPJS Kesehatan agar mengeluarkan kebijakan pemutihan bagi masyarakat yang menunggak iuran BPJS.
Sedangkan untuk Dinas Pendidikan, Fraksi Gerindra mempertanyakan permasalahan guru honorer yang tersingkir akibat masuknya guru PPPK yang sampai saat ini belum terselesaikan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Pendidikan terkait adanya pendatan dan pemetaan guru honor sampai saat ini belum ada kejelasan.
Dinas Pendidikan Medan didesak harus mendata mana sekolah yang butuh, dan mana mengakomodir guru honor yang tidak lulus. Jangan sampai guru honor tersebut dipecat. Dinas Pendidikan Kota Medan segera menyelesaikan permasalahan penempatan baru bagi guru honor mengajar akibat kalah seleksi PPPK. “Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut melakukan pendataan, sehingga guru honor menjadi resah dan terciptanya suasana tidak kondusif di lingkungan pendidikan, ” sebutnya.
Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta agar Pemko Medan tetap membuat prioritas dari sektor pendidikan di Kota Medan. Fraksi gerindra mengapresiasi Pemko Medan dalam hal peningkatan sumber daya manusia kepala-kepala sekolah dengan melakukan assessment untuk calon kepala sekolah.
Sedangkan untuk pembenahan di bidang pendidikan di Kota Medan, dinas pendidikan infonya telah menghadirkan call center pendidikan, jika memang sudah terlaksana, Fraksi Gerindra meminta agar segera disosialisasikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah agar tindakan pungli dapat diatasi. (ali)
Posting Komentar