Pemecatan Kepling Jangan jadi Ajang Pencitraan
Walikota Medan Bobby Afif Nasution sudah tiga kali memecat kepala lingkungan (kepling) yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli).
Teranyar Kepala Lingkungan VIII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur bernama Sulistyo yang melakukan pemungutan liar kepada warga sebesar Rp 1,7 juta untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sebelumnya sudah ada juga Kepling yang pungli diantaranya. Kepling 17 bernama Eka Septian Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas. Ada juga Kepling VI Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung bernama Abdul Rahman.
Pemecatan beberapa Kepling akibat pungli ini menjadi perhatian serius dari Edi Saputra ST, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan.
"Sudah beberapa banyak Kepling yang dipecat akibat pungli, tapi kok tidak ada efek jera ataupun takut. Malah semakin menjadi-jadi, dan semakin banyak," kata Edi Saputra kepada wartawan, Kemarin (23/1).
Menurutnya, pemecatan Kepling ini, jangan jadi ajang pencitraan tapi harus jadi efek jera bagi para pelakunya. Untuk itu, dia berharap Walikota Medan mencari akar masalah mengapa hal itu bisa terjadi.
"Kenapa mereka melakukan pungli? Tentunya dilihat dulu proses saat akan jadi kepling sebelumnya. Apakah, saat menjadi mau jadi kepling harus membayar atau bagaimana? Sehingga harus melakukan pungli, untuk membalikkan modal," ujar anggota DPRD kota Medan Komisi 1.
Lanjutnya, seandainya untuk menjadi kepling harus membayar, tentunya ini merupakan hal yang tidak wajar. Bagaimanapun, yang bersangkutan harus mengembalikan modal dengan mengutip biaya pengurusan administrasi semisal KK dan KTP. Belum lagi kepentingan lainnya.
Edi meminta, Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution agar benar-benar tegas dalam proses pemilihan kepling. Jangan lagi berkembang isu di masyarakat, untuk jadi Kepling harus bayar. "Jika memang mau jadi kepling sampai bayar, tentunya oknum kepling tersebut akan berupaya mengembalikan modalnya dulu" ulangnya lagi.
Sebaliknya, ujar Edi, jika tak dipungut bayar, kepling tentu akan bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat. Terlebih fungsi Kepling sebenarnya sangat vital, karena merupakan perpanjangan tangan Pemko Medan di tengah-tengah masyarakat. Sejatinya, Kepling harus segera menindaklanjuti secepatnya segala kepentingan dan permasalahan warga. "Imbal baliknya, jika Kepling sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, apa yang diminta Pemko Medan ke masyarakat melalui Kepling juga akan cepat dilaksanakan masyarakat," tandas Edi. (ali)
Posting Komentar