Fraksi HPP Kuatirkan Kualitas Pembangunan Drainase Buruk
Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Medan mengingatkan Pemko Medan agar tidak lalai dalam pelaksanaan pembangunan drainase di Dinas PU. Sebab, bila tidak memaksimalkan kinerja dikuatirkan akan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mengingat sempitnya masa pekerjaan akhir tahun 2021.
Hal tersebut menjadi sorotan Fraksi HPP yang disampaikan melalui Wakil Ketua Fraksi, Hendra DS dalam pendapat akhir terkait P APBD Pemko Medan 2021 dalam sidang paripurna DPRD Medan di gedung dewan, Selasa (28/9). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan dihadiri Walikota Medan Bobby Afif Nasution.
Disampaikan Hendra DS, Fraksinya mengingatkan Pemko Medan agar memaksimalkan pengerjaan pembangunan drainase sehingga pada akhir tahun tidak terjadi SILPA. Karena itu, terkait program pembangunan drainase, Hendra minta agar segera melakukan pengecekan kesiapan perusahaan penyedia u-dicth sebagai material dasar pembangunan drainase.
Menurut Fraksi HPP, langkah itu sangat penting dilakukan agar program pembangunan drainase sepanjang 38 km hingga akhir tahun dapat terlaksana dengan baik. Sebab, menurut hitungan mereka, pembangunan 38 km drainase setidaknya membutuhkan 20-30 ribu u-dicth.
“Jika perusahaan penyedia tidak mampu memenuhi kebutuhan u-dicth sebagai material dasar pembangunan drainase. Maka dipastikan akan terjadi SILPA pada akhir tahun anggaran. Kalaupun kemudian dipaksanakan pengerjaannya, Kami khawatir mutu dan kualitas bangunan drainase tidak bagus,” ujar Hendra.
Selain pelaksanaan proyek drainase, Fraksi HPP juga menyoroti mutu pendidikan di Kota Medan. Disampaikan Hendra, pendidikan merupakan pilar penting pembangunan bangsa dan negara. Maka itu sesuai UU Sisdiknas agar mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari total anggaran yang ada di APBD. Maka itu, kendati masa pandemi Covid 19 saat ini, masalah pendidikan akan tetap menjadi prioritas.
“Peningkatan SDM ( red- Sumber Daya Manusia), sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraan tenaga pendidik tidak boleh diabaikan,” ungkap Hendra.
Semua pihak dipastikan memiliki harapan besar agar mutu dan kualitas pendidikan di Kota Medan dari tahun ke tahun dapat meningkat. Untuk itu, Fraksi HPP secara khusus mengingatkan Pemko Medan supaya bertekad meningkatkan kesejahteran guru, karena peran dan jasa para guru sangat besar.
“Kami minta kepada Pemko Medan agar hak-hak para guru harus ditunaikan dan tidak boleh dipersulit jika tidak ingin dianggap durhaka kepada para guru,” sebut Hendra.
Bukan hanya disitu saja, Fraksi HPP juga menyoroti pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di Kota Medan, Fraksi HPP dorong Pemko Medan agar dilakukan percepatan vaksinasi karena masih banyak masyarakat yang khawatir untuk melakukan vaksin maka harus terus dilakukan sosialisasi.
Pada kesempatan itu, Fraksi HPP juga menyampaikan rasa keprihatinan menyikapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Kemiskinan, kriminalitas dan perilaku masyarakat cenderung sudah jauh dari tujuan menciptakan Medan sebagai kota berkah.
Oleh karena itu, Fraksi HPP mengajak Walikota, Wakil Walikota, para pejabat dan seluruh masyarakat kota Medan lebih perduli dalam menciptakan anedan berkah, dimulai dari kepedulian yang disebut dengan barokah sosial masyarakat.
“Mari kita ciptakan gerakan bersama menjadikan Kota Medan sebagai daerah yang selalu mendapatkan berkah dari Allah yang maja kuasa”, paparnya.
Ditambahkan, di jaman digitalisasi saat ini banyak yang menimbulkan dampak buruk karena bebasnya anak anak mengakses internet yang tidak mendidik bagus. Maka itu Pemko Medan harus mensiasati peningkatan akhlak generasi muda dan pentingnya pembangunan moral.
Apalagi tambah Hendra, dampak peredaran obat-obatan terlarang (narkotika) serta gaya hidup bebas. “Menurut kami ini saatnya kita harus melakukan langkah antisipatif, demi masa depan generasi muda yang lebih baik,” ajak Hendra.
Sekedar mengingatkan, Fraksi HPP DPRD Medan terdiri dari Wakil Ketua Fraksi Hendra DS (Partai Hanura), Janses Simbolon (Hanura), Ketua Fraksi Renville Pandapotan Napitupulu (PSI), Erwin Siahaan (PSI) dan Abdul Rani SH (PPP). (ali)
Posting Komentar