Ihwan Ritonga : Penegakan Aturan PPKM Jangan Seremonial
Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga berharap masyarakat sadar dan mengerti bahwa kebijakan Pemko Medan merazia seluruh tempat hiburan maupun cafe dan restoran demi menegakkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 440/5352 tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Medan, untuk kebaikan bersama.
“Jadi kalau tebang pilih, saya rasa tidak lah. Setiap malam petugas gugus tugas kecamatan hingga kelurahan melakukan razia. Kalaupun ada pelaku usaha yang buka lagi setelah petugas pergi, itu yang harus kita tekankan. Razia ini aturan yang harus kita patuhi bersama guna menekan angka penyebaran Covid-19,” ungkapnya, Selasa (6/7), menyikapi adanya dugaan tebang pilih di kalangan pelaku usaha cafe, restoran, bahkan warkop.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, dengan cakupan luas wilayah Kota Medan saat ini, ia berkeyakinan bahwa petugas yang turun ke lapangan tidak cukup mengcover semua wilayah. Namun jika para pelaku usaha mengangkangi surat edaran Wali Kota, bisa dilaporkan ke aparatur pemerintah di tingkat kelurahan.
“Dorongan kita terhadap petugas gugus tugas di kecamatan dan kelurahan, penertiban jangan hanya seremonial. Kita berharap petugas lebih jeli melihat kondisi lapangan,” ujarnya.
DPRD Medan sendiri, lanjut Ihwan, terus mendorong Pemko Medan agar memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19. Karena, pemerintah pusat sendiri juga sangat perhatian akan hal itu demi keberlangsungan perekonomian daerah.
“Di Pulau Jawa-Bali, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat sudah ditetapkan. Pelaku usaha menerima santunan dari pemerintah pusat. Kalau di Medan kan gak. Pelaku usaha diberikan kesempatan untuk berniaga, hanya saja dibatasi jam operasionalnya,” terangnya.
“Kementerian Pariwisata juga sangat memperhatikan para pelaku usaha, banyak bantuan yang disalurkan ke UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Kalau di Medan diberlakukan PPKM darurat, kita akan dorong Pemko Medan untuk salurkan bantuan ke pelaku UMKM,” pungkasnya.
Wali Kota Medan Bobby Nasution, membantah adanya tebang pilih dalam penegakan aturan. "Semua sudah berjalan sesuai mekanisme, hanya saja kekurangan personil di lapangan," ucap Bobby. (ali)
Posting Komentar