Moeldoko Caplok Demokrat, Karena Mau, Jadi Lupa Malu
Isu kudeta yang dibongkar AHY awal bulan lalu, ternyata terbukti. Kemarin, Moeldoko yang berkali-kali membantah akan melakukan kudeta, akhirnya menyatakan dengan lantang, menerima kursi ketum Demokrat lewat gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. AHY dan SBY menilai KLB itu abal-abal, gadungan, inkonstitusional. Bahkan, SBY bicara soal pribadi yang tak tahu malu.
Kemarin, polemik kudeta Partai Demokrat mencapai klimaks. KLB yang digerakkan Jhoni Allen, Darmizal, dan Marzuki Alie, tak terbendung. Meski orang-orang Demokrat berusaha menggagalkan, KLB itu tetap terlaksana dan memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
Suasana di Deli Serdang sempat memanas. Massa pro dan kontra KLB sempat bentrok di SPBU, dekat The Hill Hotel And Resort Sibolangit, lokasi kongres digelarnya. Kericuhan yang berlangsung sekitar 15 menit itu, juga sempat bikin arus lalu-lintas terganggu.
Bentrokan terjadi setelah massa yang dibawa Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain hendak mendatangi lokasi KLB. Beberapa massa berkaos "Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat" bahkan sampai mengayunkan besi pembatas SPBU ke arah massa penolak KLB. Salah seorang yang berkaos biru sempat tergeletak jatuh di tengah kerumunan massa itu.
Meskipun di luar arena ricuh, KLB tetap digelar. Mulainya sekitar 14.30 WIB. Saat itu, Moeldoko belum sampai ke lokasi. Sidang dipimpin Jhoni Allen berlangsung cepat. Sekitar pukul setengah 15.30 WIB, KLB sudah berhasil menetapkan ketua umum. Moeldoko terpilih secara aklamasi. Sementara Marzuki Ali, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina.
"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025," ucap Jhoni.
Darmizal kemudian menelepon Moeldoko untuk menanyakan kesiapan. Moeldoko berusaha jaim. Ia melontarkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. "Tolong dijawab. Apakah KLB ini sesuai AD/ART atau tidak?" tanya Moeldoko. "Sesuai," jawab peserta KLB serempak.
"Yang kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya untuk memimpin Partai Demokrat. Serius atau tidak?" tanya dia lagi. "Serius!" jawab peserta.
"Oke, baik. Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan Saudara. Untuk kita terima menjadi ketua umum," timpal Moeldoko.
Sekitar pukul 21.35 WIB, Moeldoko datang ke lokasi KLB. Dia hadir mengenakan jaket Partai Demokrat disambut dan disambut gegap-gempita.
Di Jakarta, berselang satu jam setelah Moeldoko terpilih, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers. Dia menegakan, KLB yang memilih Moeldoko ilegal, abal-abal, inkonstitusional dan tidak sesuai AD/ART partai. Yang hadir di KLB bukan pemilik suara sah. Tidak ada pengurus DPD, tidak ada pengurus DPC.
AHY menyebut ada sekitar 7 persen pengurus daerah yang hadir dalam KLB. Itu pun sudah di-Plt-kan. Karena KLB itu ilegal, AHY meminta Presiden Jokowi turun tangan. "Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” tegas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Tak lama setelah itu, giliran SBY yang angkat bicara. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu merasa malu melihat perilaku Moeldoko. SBY tak menyangka, orang yang pernah diangkatnya menjadi Panglima TNI mau melakukan hal seperti itu.
"Sebuah perbuatan kepemimpinan yang tidak terpuji. Jauh dari sikap ksatria dan nilai moral. Dan mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," tegas SBY, di Puri Cikeas, tadi malam.
Presiden keenam itu juga merasa malu dan bersalah karena beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko. "Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa atas kesalahan saya itu," sambungnya.
Bagaimana sikap Istana atas langkah Moeldoko ini? Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan mengomentari. "Mohon ditanyakan langsung kepada Pak Moeldoko," sarannya, ketika dikonfirmasi tadi malam.
Peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro melihat, upaya penggembosan Partai Demokrat semakin terbuka. Dualisme pun akan terjadi setelah KLB.
Posisi Moeldoko sebagai KSP akan memberikan banyak penafsiran di publik. Antara lain adanya intervensi kekuatan Istana dalam urusan KLB Demokrat. "Publik tak hanya bingung, tapi juga tidak simpatik dan jengah dengan masalah ini," kata Siti, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Menengok pengalaman sebelumnya, KLB yang didukung pemerintah akan menang. "Tak tertutup kemungkinan dukungan pemerintah akan ikut melegalkan kepengurusan versi KLB," sambungnya.
Karena itu, supaya tidak menimbulkan citra buruk Istana dan munculnya ketidakpercayaan publik pada pemerintah, ia menyarankan ada penjelasan yang meyakinkan bahwa tak ada keterkaitan Istana dengan KLB. "Gagal dalam meyakinkan publik akan mengurangi kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini akan menjadi preseden yang sangat buruk yang senantiasa muncul dan terulang dari rezim ke rezim," tandas Siti.
Di sosial media, perang tagar merespons KLB Demokrat terjadi sejak pagi. Menjelang sore, tagar anti KLB muncul. Mula-mula dengan tagar #KLBBodong. Lalu malamnya, frasa Moeldoko dan Demokrat juga menghiasi jajaran trending topic. [SAR/rm.id]
Posting Komentar