DPRD Medan Gelar Paripurna Pengusulan Pemberhentian Wali Kota Medan 2016-2021
DPRD Medan menggelar rapat paripurna pengusulan pemberhentian Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan masa jabatan 2016-2021 di Gedung DPRD Medan, Selasa (16/02).
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim,SE ini dihadiri Wali Kota Medan Ir.H.Akhyar Nasution,MSi, Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala, Sekda Kota Medan Ir.H.Wiriya Alrahman,MM, Segenap Pimpinan OPD dan Anggota DPRD kota Medan. Dikatakan Ketua DPRD Medan Hasyim,SE, usulan pemberhentian Wali Kota Medan berpedoman pada pasal 78 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
"Undang-undang itu mengatur pemberhentian Wali Kota karena habis masa jabatannya. Artinya rapat ini masih dalam rangka mengusulkan pemberhentian sehingga Melalui rapat ini DPRD Kota Medan akan membuat usulan pemberhentian Ir.H.Akhyar Nasution,MSi sebagai Wali Kota Medan,” jelasnya.
Hasyim juga menjelaskan Usulan ini kemudian akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Sumatera Utara. Mendagri yang nantinya akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Akhyar sebagai Wali Kota Medan.
Dalam sambutannya Wali Kota Medan Ir.H.Akhyar Nasution,MSi mengucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan atas sinergitas bersama dalam membangun dan memajukan Kota Medan. Diharapkan, hasil pembangunan yang telah dilakukan selama ini dapat dinikmati seluruh warga Kota Medan.
"Sebagai manusia, kami menyadari sebagai makhluk yang lemah. Selama lima tahun menjalankan roda pemerintahan masih ada kelemahan dan kekurangan yang belum memuaskan. Untuk itu, kami meminta maaf. Yang pasti semua kerja keras yang dilakukan kami dedikasikan untuk seluruh warga Kota Medan," kata Wali Kota. Menurut Wali Kota, koordinasi dan komunikasi antara Pemko Medan dan DPRD Medan terjalin sangat baik. Oleh sebab itu, di masa kepemimpinan yang akan datang, Wali Kota optimis kerjasama dan kemitraan yang telah terbangun juga dapat semakin baik.
"Insya Allah, hubungan antara eksekutif dan legislatif yang telah terbangun dapat berjalan lebih harmonis sehingga dapat memperkuat kebijakan dan program pembangunan kota yang dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan secara berkelanjutan," harapnya. (pm)
Posting Komentar