Bupati Langkat Dituding Manfaatkan Jabatan untuk Intervensi SKPD dan Pengusaha Demi Ambisinya

AdminSatu Rabu, Desember 02, 2020 0

 

Kadisnaker Langkat, Rajanami, saat memimpin rapat tertutup dengan para pengusaha di Kantor Disnaker, Rabu ( 2/12). (Foto/Ist)

Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kab.Langkat, Sejarahta Sembiring, melalui Sekretaris DPC F.SPTI-K.SPSI, Bambang S, menuding Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, mengintervensi seluruh SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta para pengusaha di wilayah kerjanya untuk menghambat keberadaan dan kinerja organisasi pekerja yang mereka emban di bawah kepemimpianan Sabam Manalu, selaku Ketua DPD F.SPTI-K.SPTI Prov.Sumut yang sah.

Apalagi, Terbit Rencana PA, selain menjabat selaku Bupati Langkat, juga mengklaim sebagai Ketua F.SPTI-K.SPSI yang diduga sebagai organisasi pekerja tandingan di bawah kepemimpinan DPD F.SPTI-K.SPSI Sumut, Mbelin Brahmana.

Bambang menjelaskan, saat ini seluruh PUK F.SPTI-K.SPSI di bawah kepemimpinan Sejarahta Sembiring di seluruh wilayah Kab.Langkat, sepertinya mendapatkan hambatan dalam melaksanakan program kerjanya. Sebab, para SKPD hinggga pemerintahan desa sudah diintervensi agar tidak melayani operasional organisasi pekerja yang dipimpinya.

"Aneh, seorang Bupati masih menginginkan jabatan sebagai ketua organisasi pekerja tandingan. Padahal pengurus DPP F.SPTI-K.-SPSI Pusat di bawah pimpinan Conprad P Nainggolan dan Ketua DPD F.SPTI-K.SPSI Sumut, Mbelin Brahmana yang melantik Terbit Rencana PA, sudah dipecat dan tidak diperbolehkan lagi membawa nama organisasi/logo organisasi tersebut, sesuai SK DPP K.SPSI Pusat No.014/DPP/KSPSI/VII/2020 yang sah dibawah Ketum DPP F.SPTI-K.SPSI, Surya Bakti Batubara, SH, MM," papar Bambang.

Kendati pihak DPC F.SPTI-K.SPSI Kab.Langkat dibawah kepemimpinan Sejarahta Sembiring dan Sekretarisnya Bambang S, telah mendapatkan legitimasi memimpin organisasi pekerja yang sah, namun Terbit Rencana PA menggunakan kekuasaannya sebagai Bupati Langkat untuk mengintervensi seluruh Organisasi Perangkat Pemerintah (OPP) menjegal keberadaan organisasi pekerja pimpinan Sejarahta.

Bahkan, Kadisnaker Langkat, Rajanami, diduga diperintahkan Terbit Rencana PA, untuk mengundang para pengusaha di seluruh wilayah Langkat dan melakukan rapat tertutup di Disnaker, Rabu (2/12).

Informasi yang diterima dari pegawai di Disnaker mengatakan, rapat dengan pengusaha tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak boleh diliput oleh media.

Namun, bocoran yang diterima media ini dari beberapa sumber pihak pengusaha yang ikut hadir mengatakan bahwa undangan rapat yang dilakukan membahas masalah organisasi F.SPTI-K.SPSI .

"Intinya, Kadisnaker menyampaikan bahwa organisasi pekerja yang resmi adalah organisasi dibawah versi Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kab.Langkat pimpinan Terbit Rencana PA," ujar sumber media ini sembari mewanti-wanti untuk tidak membeberkan identitasnya dalam pemberitaan.

Terpisah, Kadisnaker Langkat, Rajanami, saat dikonfirmasi terkait apa benar pihaknya diintervensi Bupati Langkat untuk mengundang para pengusaha dan melakukan rapat secara tertutup untuk membahas organisasi pekerja, sayangnya Rajanami enggan menjawab.

Konfirmasi yang dilayangkan media ini melalui layanan WhatsApp ke ponselnya, hanya dibaca dan enggan membalas.(lkt-1)