Jabatan Wali Kota Hanya 3,5 Tahun, Akhyar Gak PeDe Tawarkan Perubahan Besar
Skema masa jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota hasil Pilkada 2020 yang diperkirakan hanya 3,5 tahun, ternyata membuat Akhyar Nasution tak berani menawarkan perubahan besar. Sebaliknya, Muhammad Bobby Afif Nasution berkeyakinan mampu menghadirkan pembangunan sesuai harapan warga Kota Medan.
Memang diketahui, Undang-Undang No 10/ 2016, tepatnya Pasal 201 Point 7, menegaskan jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hanya sampai 2024. Sebab, setelah itu akan dilaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Saat ini, secara teknis skema masa jabatan kepala daerah tengah dirampungkan DPR RI.
Akhyar mengungkap problematika skema masa jabatan di hadapan Komunitas Kristen Protestan dan Katolik dalam aktivitas kampanye di Hotel Pardede, Jalan Ir. H. Juanda, Medan, akhir pecan kemarin (Sabtu, 3/10/2020). Sebagaimana dirilis sejumlah media, calon petahana ini mengatakan masa jabatan kepala daerah terpilih yang hanya 3,5 tahun itu relatif singkat.
“Karena relatif singkat. Saya tidak mau berjanji muluk dalam membangun Medan ke depan. Jika ada kandidat lain yang berjanji bisa menyelesaikan permasalahan Kota Medan dalam waktu 3,5 tahun, jelas itu sangat tidak realistis,” ujarnya, sembari memaparkan dirinya telah menyusun konsep mengatasi masalah transportasi, banjir, pembangunan infrastruktur, reformasi birokasi, pelayan publik serta penguatan ekonomi.
Di lain pihak, H.T. Milwan selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Bobby Nasution-H. Aulia Rachman, mengatakan Kota Medan saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas mengkolaborasi kekuatan skala nasional. Jika tidak, mustahil rasanya masalah-masalah akut yang dirasakan warga selama belasan tahun dapat dituntaskan dalam tempo satu periode masa jabatan kepala daerah.
“Saya sudah mendalami sosok Bobby Nasution, termasuk komitmen-komitmennya. Saya berkesimpulan hanya anak muda ini yang mampu mengatasi masalah Kota Medan dalam waktu cepat,” ujar tokoh karismatik yang pernah dua periode menjabat bupati di Labuhanbatu ini, Senin (5/10/2020).
Terpisah, Sekretaris Tim Pemenangan Bobby-Aulia, Alween Ong memandang pernyatan Akhyar sebagai sesuatu yang kontradiktif. Betapa tidak, dia mengatakan masa jabatan wali kota periode mendatang relatif singkat, sehingga tak mau berjanji muluk dalam pembangunan. Namun, pemenang Pilkada Medan 2015 itu justru mengaku sudah punya konsep mengatasi masalah transportasi dan banjir.
“Seingat saya, mengatasi banjir dan masalah transportasi itu merupakan janji kampanye Akhyar lima tahun lalu, yang membuatnya memenangi Pilkada 2015 bersama Dzulmi Eldin. Kenyataannya sekarang bagaimana? Itu lima tahun lho,” tukas Alween.
Soal Bobby-Aulia, Alween mengatakan apa yang disampaikan jagoannya itu merupakan hasil diskusi dengan sejumlah pakar dari berbagai latar, baik profesional maupun akademisi. Semua didasari hitung-hitungan detail melalui 16 tahapan focus group discussion (FGD).
Karena itu, pihaknya berkeyakinan penuh pasangan Bobby-Aulia dapat mewujudkan janji kampanye, meski masa jabatan mereka nanti hanya 3,5 tahun. Kata kuncinya, Bobby-Aulia mampu mengkolaborasi semua kekuatan.
“Bobby-Aulia akan mampu mengajak berbagai pihak, terutama perusahaan-perusahaan multi-nasional penyalur dana CSR (corporate social responsibility), untuk ambil bagian dalam pembangunan fisik maupun sumber daya manusia di Medan,” tukas Alween.
Jika memang Akhyar mampu berkomunikasi baik dengan pemerintah provinsi dan pusat, menurut Alween, persoalan transportasi dan banjir di Medan tentu sudah teratasi. Pembangunan bus rapid transit (BRT) system atau lebih dikenal dengan istilah busway, yang telah dicanangkan pemerintah pusat untuk Kota Medan misalnya, semestinya sudah berjalan saat ini.
“Begitu juga soal Islamic Center, yang sudah dijanjikan Akhyar lima tahun lalu. Karena hanya mengandalkan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Medan, ya sampai sekarang belum juga terealisasi,” pungkas Alween.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan, PhD menyimpulkan Akhyar mengutarakan problematika masa jabatan sebagai bentuk ketidakpercayaan diri. Namun, komunikasinya dia balik untuk memojokkan tandingannya di pilkada kali ini.
“Masa jabatan yang relatif singkat itu membuatnya tak percaya diri (PeDe) mampu menghadirkan perubahan besar di Medan. Masyarakat yang menyimak pernyataan itu saya rasa sudah cukup cerdas untuk mengetahui latar belakangnya,” simpul Indra Fauzan. (*)
Posting Komentar