Gawat! Akun WhatsApp Perwira Poldasu Dibobol, Pelaku Minta Transfer ke Rekening Atas Nama Esti
Aplikasi pengirim pesan, WhatsApp sudah tidak aman. Dalam waktu yang berdekatan, diketahui sudah ada dua akun whatsapp yang diretas. Pemiliknya bukan sosok sembarangan.
Yang pertama seorang aktivis yang sering mengkritik pemerintah. Yang satu lagi seorang perwira di Poldasu. Namun motif kedua aksi peretasan tersebut berbeda.
Akun WhatsApp Perwira Poldasu Dibobol
Akun WhatsApp milik pejabat Polda Sumatera Utara (Sumut), AKBP MP Nainggolan, dibobol. Selanjutnya pelaku atau hacker itu juga meminta sejumlah uang dengan cara mentransfer melalui ATM BRI Nomor Rekening 499901035717533 atas nama Esti.
Adapun para korban yakni kerabat dan relasi dari Kasubbid Penmas Polda Sumatera Utara (Sumut) tersebut.
Salah seorang relasi dari MP Nainggolan mengaku, bahwa dirinya kaget karena tiba-tiba saja mantan Kapolres Nias tersebut meminta untuk ditransfer sejumlah uang kepada dirinya.
“Namun saya tidak percaya. Karena pasti nomor WA-nya telah dihack orang tidak bertanggungjawab,” ungkap salah satu penerima pesan bodong yang enggan menyebutkan identitasnya.
Akan tetapi, seorang relasi MP Nainggolan lainnya ada yang menjadi korban. Bahkan, ia telah terlanjur mentransferkan uang Rp2 juta ke rekening tersebut.
“Saya mendapat WhatsApp dari Pak MP Nainggolan untuk mentransfer sejumlah uang. Namun, setelah ditransfer Rp2 juta, ternyata isi chat WA itu merupakan upaya penipuan karena nomor WA-nya telah dihack,” ungkap salah satu korban.
Korban sendiri mengaku, bahwasanya saat ini kasus penipuan ini tengah dilaporkan ke Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.
“Iya, ini mau dilaporkan,” tandasnya.
Terpisah, Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan yang berhasil dihubungi wartawan mengaku, telah mengetahui bahwa akun Whatsaap pribadinya sudah dihack oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab.
Oleh karena itu, untuk saat ini, ia menyatakan, kalau ada yang menghubungi atas nama dirinya melalui Whatsaap, supaya tidak ditanggapi, karena nomor WA itu telah dihack.
“Kasus ini telah dilaporkan ke Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut agar pelaku secepatnya ditangkap,” pungkasnya.
Akun WA Aktivis yang Kritis ke Pemerintah juga Diretas
Sebelumnya, Jagat dunia maya dihebohkan dengan penangkapan Ravio Patra oleh kepolisian. Sebelum dicokok polisi, akun WhatsApp aktivis tersebut diretas oleh hacker.
Ravio Patra ditangkap polisi diungkapkan oleh Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto. Melalui siaran pers, Kamis (23/4/2020) Damar menceritakan kronologi yang menimpa Ravio.
Awalnya, pada 22 April 2020 pukul 14.00, Ravio melaporkan bahwa akun WhatsApp (WA) miliknya diretas. Menurutnya, saat Ravio mencoba menghidupkan WA muncul tulisan "You've registered your number on another phone".
Ravio sempat melakukan pengecekan ke pesan inbox SMS, muncul permintaan pengiriman One Time Password (OTP).
“Peristiwa ini saya minta segera dilaporkan ke Whatsapp, dan akhirnya oleh Head of Security Whatsapp dikatakan memang terbukti ada pembobolan,” ujarnya, Kamis (23/4/2020).
Setelah dua jam, Whatsapp Ravio tersebut akhirnya berhasil dipulihkan. Akan tetapi, selama dikuasai peretas, pelaku menyebarkan pesan palsu berisi sebaran provokasi.
“KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH,” bunyi pesan tersebut.
Damar mengatakan motif penyebaran itu adalah plotting untuk menempatkan Ravio sebagai salah satu pihak yang akan membuat kerusuhan.
“Saya minta Ravio untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan semua bukti. Agar kami bisa memeriksa perangkat tersebut lebih lanjut,” ujarnya.
Pernyataan Damar itu terkonfirmasi dengan penangkapan Ravio Patra oleh polisi. “Lebih 12 jam tidak ada kabar. Baru saja saya dapat informasi, Ravio Patra ditangkap semalam oleh intel polisi di depan rumah," ujar Damar.
Siapakah Ravio yang akun WhatsApp-nya dibajak dan harus dicokok polisi? Dalam akun Linkedin-nya Ravio memasang profil sebagai advokasi hukum & peneliti kebijakan publik.
Dia tercatat sebagai pendukung Yayasan Westminster untuk Demokrasi (WFD) dalam mengimplementasikan proyek pengawasan legislatif di Indonesia.
Proyek ini bertujuan untuk membantu anggota parlemen baik di tingkat nasional (DPR) dan sub-nasional (DPRD) untuk menciptakan proses legislatif yang lebih bertanggung jawab dan inklusif dan mencegah / memperbaiki undang-undang dan peraturan yang bermasalah, diskriminatif.
Ravio juga melakukan penelitian dalam pengembangan dan implementasi rencana aksi pemerintah terbuka di Indonesia untuk Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) dari Open Government Partnership (OGP).
Selama wabah corona ini, Ravio Patra bersama Koalisi Masyarakat Sipil terlihat kritis dalam hal penanganan Covid-19. Mereka meminta pemerintah transparan dalam menyampaikan data dan lokasi sebaran virus corona.
Selain itu, mereka juga menentang penerapan darurat sipil yang akan diterapkan pemerintah apabila wabah ini semakin meluas. (bbs)
Posting Komentar