Tiga Syarat Agar HRS Bisa Pulang, Dubes : Bila tidak, Nanti Ditertawakan
Syaratnya, Rizieq bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi. Dia dapat menyampaikan laporan terkait berbagai masalah yang dihadapinya ke kantor perwakilan RI terdekat.
"Saya harus tegaskan saudara MRS ini tidak pernah melapor soal keberadaannya maupun permasalahannya secara resmi ke perwakilan KBRI," kata Agus kepada Tim Blak blakan detik.com.
Tapi dia mengakui bahwa Rizieq pernah berkomunikasi melalui telepon, salah satunya ketika dia berada di Qatar dua tahun lalu. Komunikasi via telepon itu dilakukan Rizieq melalui orang lain dan percakapan lebih sekedar basa-basi.
"Jadi, ada orang lain yang menelepon saya lalu dia ikut berbicara. 'Pak dubes apa kabar kapan kita ngopi?'," ujar Agus mengulang percakapannya dengan Rizieq.
Terkait pernyataan Rizieq yang disiarkan dalam reuni 212 di Monas, Senin (2/12) bahwa dirinya mengutus staf KBRI dari BIN, Agus menepisnya. Ia menegaskan dirinya tidak pernah memberi perintah maupun advice baik lisan apalagi tertulis kepada stafnya untuk menemui Rizieq.
Kedua, Agus menyarankan agar Rizieq mencabut pernyataan yang menyebut Jokowi sebagai presiden illegal. Padahal faktanya Raja Salman maupun putra mahkota Muhammad bin Salman (MBS) menjalin persahabatn yang erat dan sangat menghormati Presiden Jokowi.
"Pernyataan semacam itu sensitif di Arab Saudi. Kalau warga negara yang tidak mengakui kepala negaranya ini muskillah, udahlah cabut. Ini kan urusan dignity, soal NKRI," saran Agus.
Selain itu, Agus juga menyarankan agar Rizieq mencabut sumpahnya yang tidak akan meminta tolong kepada pemerintah karena menilai pemerintah sebagai rezim zalim. "Saya yakin itu kitab-kitab yang menjadi background, backdrop ketika dia ceramah, ada satu bab tentang kitab sumpah dan nazar dan bagaimana menggagalkan sumpah itu ada. Dicari saja," ujar dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga itu.
Terlepas dari itu, Agus menyarankan agar Rizieq segera mendatangi perwakilan Indonesia terdekat dan menceritakan persoalan yang tengah dihadapi. Sebab cuma dengan kelengkapan data yang formal pihaknya dapat berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. "Bila tidak, ya nanti ditertawakan oleh Kemenlu Arab Saudi," ujarnya.
Meskipun demikian, dia mengaku secara informal terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang berwenang di negeri itu untuk mencari tahu persoalan sebenarnya terkait Rizieq Shihab. Karena semula lembaga formal tak memiliki informasi akurat, ada kemungkinan yang menangani adalah lembaga lain yang lebih tinggi dan bertanggung jawab langsung kepada Raja Salman.
"Karena ini kejadian yang pertama kali selama hampir 4 tahun saya bertugas. Jawaban dari kolega kami, kalau yang mencekal ini lembaga superbody berati ada masalah super serius, permasalahan hukum," ujar diplomat kelahiran Semarang, 1 Oktober 1965 itu.
Apapun yang terjadi, KBRI akan terus memantau kasus ini dan siap memberikan pendampingan terhadap Rizieq Shihab meskipun yang bersangkutan menyatakan tak mau dibantu.
"Selama masih memegang paspor RI, KBRI akan lakukan pendampingan dan berikan hak-hak kekonsuleran," ujar bapak empat anak tersebut.
Pada bagian lain, Agus menceritakan soal banyaknya WNI maupun warga dari negara yang overstay di Arab Saudi tapi tidak serta-merta dideportasi ke negara asal. Pendeportasian hanya dilakukan bila terjadi razia massal di jalanan. (detik)
Posting Komentar