INGAT! PNS di Siantar Dilarang Pakai Gas 3 Kg
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Pematangsiantar Budi Utari berjanji akan menyurati seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tidak menggunakan LPG berukuran 3 Kg.
Ini dilakukan untuk mengingatkan seluruh ASN agar tidak mengambil hak masyarakat yang ekenomi bawah. Ia berharap, lewat apa yang dilakukan itu, LPG ukuran 3 Kg tidak mengalami kelangkaan.
Setelah surat edaran ini disebarkan kepada setiap ASN, Budi Utari juga berjanji tidak segan-segan sidak ke rumah ASN sebagai langkah memastikan, bahwa ASN taat terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Kita akan sidak nanti,” katanya sembari memanggil serta memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Junaedi Sitanggang, agar segera membuat surat edaran yang diharapkan.
Budi Utari juga berpesan, kepada seluruh pengusaha atau penjual LPG ukuran 3 Kg tidak memanfaatkan situasi apapun, seperti saat ini kondisi mata uang rupiah yang melemah terhadap Dolar Amerika, dengan melakukan spekulasi atau penimbunan.
Dijelaskan, Pemko Pematangsiantar memiliki tim pengawas, dan ini akan ditingkatkan kembali.
“Kita juga akan meningkatkan razia agar tidak ada yang bermain-main terhadap kebutuhan pokok masyarakat seperti LPG, dan kebutuhan sembako. Tinggal kita efektifkan lah. Kalau ku lihat ada beberapa ornamen-ornamen yang belum efektif. Kita lengkap tim pengawasan, pengawasan LPG, beras dan lainnya,” ucapnya.
Apa yang disampaikan Budi Utari ini tidak lepas dari kondisi LPG ukuran 3 Kg yang mulai langka, dalam kurung waktu satu minggu terakhir.
Harganya pun ikut naik jika dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu dari Rp16 ribu menjadi di atas Rp20 ribu. Situasi yang ini menimbulkan kekecewaan dan keresahan bagi masyarakat seperti yang dikeluhkan Mawan Sirait, salah seorang ibu rumah tangga.
Menurut IRT ini, apabila LPG sulit didapatkan maka aktivitas akan terganggu. “Kita mencari LPG ukuran 3 Kg di sekitar Kelurahan Bane sangat sulit, padahal sudah sejumlah warung kita datangi. Kita tanya yang punya warung, katanya dari sananya kondisinya yang seperti itu,” kata warga Ragi Pane tersebut.
Warga lain, R Simbolon juga mengeluhkan hal yang sama. Diharapkan, pemerintah segera mungkin melakukan pengawasan benar dan berkelanjutan.
“Jangan sesudah bermasalah baru sibuk. Kalau bisa tetap diawasi agar jangan sampai situasi yang sulit semakit dipersulit oleh oknum-oknum pengusaha. Persoalan kelangkahan LPG ini sudah kerap terjadi,” keluhnya.
(pam/jpg/sdf)
Posting Komentar