Posmetro Medan | Menyajikan Fakta, Peristiwa & Fenomena

MEDAN-KASUS dugaan korupsi APBD Langkat TA 2000-2007, kian hari makin ‘membelit leher’ H Syamsul Arifin SE. Tak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejatisu juga tak ketinggalan memproses kasusnya. Bahkan Kajatisu mengklaim, status perkaranya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sesuai perkembangan teranyar itu, maka pemeriksaan pria yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) itu akan segera berlangsung. Hal itu ditandai dengan juga dengan dikirimnya surat permohonan izin pemeriksaan Syamsul kepada Presiden SBY di Jakarta.

“Kita juga ikut bertindak kok. Dasar kita melakukan penyelidikan karena laporan masyarakat. Hasilnya, sekarang kita telah meningkatkan kasus itu menjadi penyidikan,” ujar Kajatisu Sutiyono usai melantik Wakajatisu baru, Babul Khoir SH beserta tiga Kajari di jajarannya.

Dijelaskan pria berpangkat dua bintang emas itu, perkembangan kasus dugaan korupsi APBD Langkat priode 2000-2007 yang melibatkan Syamsul dan pejabat Langkat lainnya, saat ini masih didalami mereka juga KPK.

“BPK telah melaporkan hasil audit ke KPK. Karena merekalah (BPK-red) yang sebelumnya menyerahkan kasus ini ke KPK,” ujar Sutiyono sembari keluar dari ruang aula lantai III gedung Kejatisu.

Ditanya soal pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, Sutiyono mengaku terus berkoordinasi dengan KPK. Dibilangnya juga, mereka telah mengajukan permohonan kepada KPK untuk meminjamkan data-data dan barang bukti untuk pendalaman kasus tersebut.

“Barang bukti sama KPK semua. Kita sudah memohon untuk meminjamnya untuk pemeriksaan yang kita laksanakan. Bila nanti barbuk sudah sama kita, maka akan kita padukan dengan keterangan saksi yang telah kita periksa. Setelah itu maka secepatnya kita akan bisa tentukan para tersangka dugaan korupsi ini,” yakinnya.

Selain telah mengajukan permohonan peminjaman barang bukti pada KPK, Sutiyono juga menegaskan telah menyurati Presiden untuk memberikan persetujuan pada pihaknya untuk memeriksa mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin.

“Akhir Januari lalu telah kita kirimkan permohonannya. Jadi saat ini, kita masih menunggu itu juga. Bila sudah keluar, dan distujui, secepatnya kita akan lakukan pemeriksaan,” cetusnya.

Apakah pemeriksaan itu tak akan berbenturan dengan KPK? Sutiyono langsung menampiknya. “Ah...tidaklah. Kita kan terus melakukan koordinasi, kita selalu bertanya KPK sudah menangani kasus tersebut sampai mana. Dengan koordinasi yang kita bangun, bisa saja nanti KPK yang menangani kasus ini seluruhnya, atau sebaliknya. Prinsipnya, kami bekerja secara professional dan transparan, siapapun tidak ada yang kebal hukum, siapa yang bersalah pasti akan diproses sesuai hukum yang berlaku, dan tidak akan kita tutup-tutupi,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait kasus ini, Gubernur Sumut Syamsul Arifin telah dimintai keterangan oleh KPK atas statusnya sebagai mantan Bupati Langkat kala itu. Dugaan korupsi APBD Langkat tersebut, terindikasi kuat karena sudah adanya pengembalian uang negara Rp 67 miliar dari Rp 102 miliar yang menjadi kerugian negara.(syahrul)