Posmetro Medan | Menyajikan Fakta, Peristiwa & Fenomena

JAKARTA-Para kandidat yang mau ikut mencalonkan diri dalam pilkada tidak boleh sembarangan tebar spanduk atau baliho di jalan-jalan. Masyarakat harus mempertanyakan kepada aparat pemda setempat, apakah para kandidat itu membayar pajak atas baliho yang dia tebar.

Koordinator Komite untuk Pemilih Indonesia (Tepi) Jeiry Sumampow mengatakan, pemasangan baliho sebelum masuk masa kampanye tetap harus dipajaki. “Publik harus mempertanyakan apakah pemasang baliho itu sudah bayar pajak? Karena pemasangan baliho atau spanduk harus tetap bayar pajak. Berbeda jika sudah masuk masa kampanye, memang bebas payang baliho tanpa pajak,” ujar Jeiry Sumampouw kepada koran ini kemarin (8/2), menanggapi maraknya ‘kampanye terselubung’ para kandidat yang akan maju di pilkada dengan menebar baliho atau spanduk.

Hal lain yang disorot Jeiry adalah banyaknya kasus istri, anak, keponakan, sepupu, atau saudara dekat kepala daerah yang sudah dua periode menjabat, yang juga ikut maju di pilkada. Di sejumlah daerah, saudara-saudara dekat kepala daerah itu menebar baliho yang juga dipasangi foto kepala daerah dimaksud. Secara legal perundang-undangan, lanjut Jeiry, memang tidak ada larangan saudara dekat incumbent ikut mencalonkan diri. Kata Jeiry, persoalan itu hanya menyangkut masalah etika berpolitik saja. “Budaya kekuasaan di negara kita masih sarat dengan nepotisme. Ini menyangkut etika,” ucap Jeiry.

Masyarakat, katanya, juga mesti mengawasi pemasangan baliho kandidat yang masih saudara dekat kepala daerah. Pasalnya, kemungkinan besar mereka juga tidak membayar pajak lantaran masih saudara kepala daerah. “Karena dari aspek perundang-undangan itu hak politik warga negara, tapi publik yang harus melakukan pengawasan secara ketat, jangan-jangan mereka tidak bayar pajak,” cetusnya. Sementara, terkait banyaknya fenomena saudara dekat kepala daerah maju di pilkada, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Saut Situmorang mengatakan, wacana pengaturan pencalonan saudara dekat kepala daerah memang sudah mengemuka. Saat rapat kerja Mendagri Gamawan Fauzi dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, salah seorang anggota DPR juga minta agar revisi UU No.32 Tahun 2004 mnegadopsi pengaturan mengenai masalah ini.(sam)